Hipokritas Indonesia di DK PBB
Dukungan Menteri Luar Negeri Indonesia, Hasan Wirajuda,
terhadap resolusi 1747 di Dewan Keamanan PBB terkait program nuklir Iran,
sangat mengejutkan berbagai pihak di Indonesia. Padahal sebelum menjadi
anggota DK PBB dan beberapa hari menjelang berlangsungnya sidang,
Indonesia menyatakan mendukung program nuklir sipil Iran. Meski sampai
saat ini belum ada sikap resmi dari pemerintah Iran, namun keputusan
Indonesia merupakan pukulan terberat dalam hubungannya dengan Teheran.
Keanggotaan Indonesia dalam DK PBB yang didukung oleh Organisasi
Konferensi Islam (OKI) diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan
negara-negara Islam. Jika pada sidang Dewan Gubernur Badan Energi Atom
Internasional (IAEA) tahun lalu, Indonesia menyatakan tidak menolak
pelimpahan kasus nuklir Iran kepada DK PBB, paling tidak Indonesia
diharapkan memberikan suara abstain terhadap resolusi 1747.
Dukungan Indonesia terhadap resolusi anti-Iran itu menuai
kecaman dan kritikan di dalam negeri. Mereaksi gelombang kritikan tersebut,
Wirajuda mengatakan bahwa tujuan Indonesia mendukung resolusi itu adalah
untuk memotivasi Iran agar bersedia kembali ke meja perundingan. Alasan
itu terkesan mengada-ada dan lebih menyudutkan posisi pemerintah yang kini
dinilai hipokrit dan menggulirkan kebijakan standar ganda.
Saat ini, dalam tubuh pemerintahan Indonesia sendiri,
terdapat jurang yang menganga lebar secara mendadak. Berbagai laporan
media massa dalam negeri mengkonfirmasikan upaya sebagian besar faksi di
DPR untuk menginterpelasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait sikap
pemerintah terhadap resolusi DK PBB. Komisi I DPR RI urusan luar negeri
dan pertahanan telah menyatakan kecamannya atas resolusi DK PBB yang
menjatuhkan sanksi kepada Iran. Kecaman itu juga secara tidak langsung
ditujukan kepada pemerintah yang ikut menganggukkan kepala saat voting
berlangsung.
Secara keseluruhan, sikap Indonesia terhadap resolusi
program nuklir Iran, telah merusak upaya persatuan Islam dan dukungan
terhadap independensi negara-negara Islam dalam melawan ketamakan Barat.
Citra Indonesia sebagai bangsa muslim yang diharapkan dapat mandiri dalam
berdiplomasi pun kini tercoreng dan nyaris musnah. Selain itu, dukungan
terhadap resolusi merupakan manifestasi pengkhianatan terhadap rakyat yang
selama ini optimis atas dukungan penuh pemerintah terhadap program nuklir
Iran. Padahal dalam sidang DK soal kasus nuklir Iran, hanya dengan
menyatakan abstain, Indonesia dapat mendongkrak kredibilitasnya di mata
negara-negara Islam. [http://indonesian.irib.ir]
Sangat disesalkan pemerintah Indonesia berdiri diantara ketiak negara-negara pencinta penindasan, mereka telah menunjukan kualitas mereka yang tak punya pendirian. Resolusi 1747 ini dirancang untuk menguntungkan Amerika dan sekutu mereka, sedangkan kenyataan yang terjadi justru negara-negara ini lah yang meretas konflik-konflik di seluruh dunia, baik dalam tataran internasional maupun regional. Pemerintah Indonesia yang sekarang memiliki andil dalam menafikan hak bangsa Iran dalam mendayagunakan tenaga Nuklir Sipil untuk tujuan perdamaian. Bagaimana kalian bisa membangun bangsa ini dengan mental bangsa terjajah.. Katanya sudah merdeka.. Mentalnya kok masih dijajah..